Kegaduhan di Kabinet Kerja Jokowi-JK

Kegaduhan di Kabinet Kerja Jokowi-JK – Umur pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla ini hari genap berumur 4 tahun. Periset senior pada Unit Kerja Pusat Riset Politik, LIPI R. Siti Zuhro lihat pemerintahan ini masih tetap mempunyai permasalahan sekitar pengaturan, tuntunan serta pengawasan (korbinwas).
Lemahnya pengaturan itu mengakibatkan kegaduhan di internal Kabinet Kerja yang bahkan juga muncul sampai ke publik. Baru saja ini contohnya, Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral Ignasius Djonan meralat pengumuman kenaikan harga Premium yang baru satu jam ia umumkan.
Kenaikan diurungkan karena PT Pertamina belumlah siap. Awal mulanya ikut berlangsung kekacauan pada Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian serta Direktur Penting Bulog masalah import beras.

Siti Zuhro juga heran dengan Kabinet Kerja dibawah Jokowi-JK ini. “Banyak kebijakan yang perlu diterangkan (ke publik) harusnya solid di rapat kabinet,” katanya waktu terlibat perbincangan dengan detikcom, Jumat (19/10/2018) malam.
Menteri-menteri, lanjut Siti, adalah pembantu Presiden. Telah seharusnya kebijaksanaan yang diambil ditetapkan dalam rapat kabinet dengan instansi atau kementerian berkaitan. “La ini kok tidak ikut, kenapa berlangsung silang sengkarut,” katanya.
Kegaduhan di Kabinet Kerja Jokowi-JK tidak cuma berlangsung tahun ini. Awal mulanya Siti mencatat, ada calon menteri yang gagal dilantik, ada menteri yang dibatalkan pelantikannya, ada juga gaduh pada Rizal Ramli yang saat itu jadi Menteri Koordinator Kemaritiman dengan Menteri BUMN Rini Sumarno serta Menteri ESDM Sudirman Said, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ahli komunikasi politik Kampus Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad memandang, lemahnya pengaturan antar menteri Kabinet Kerja dalam merangkum serta mengkomunikasikan kebijaksanaan dapat menggerus kepopuleran Jokowi menjadi capres petahana. Ditambah lagi bila kebijaksanaan jadi favorit pemerintahan Jokowi-JK serta tersangkut pemenuhan basic keperluan rakyat.
“Seperti tersedianya bahan pagan, perumpamaannya beras ataupun beberapa hal punya pengaruh langsung ke potensi daya beli penduduk seperti permasalahan harga bahan bakar premium serta sejenisnya,” kata Nyarwi.
Nyarwi yang Direktur Presidential Studies-DECODE UGM bahkan juga menyebutkan kegagalan dalam pengaturan Kabinet Kerja akan mengakibatkan kepopuleran Jokowi berhenti di angka 60 persenan.
Presiden Jokowi bukan tidak sempat memperingatkan beberapa menteri serta pimpinan instansi negara untuk supaya tidak membuat kegaduhan. Mendekati Pemilihan kepala daerah Serentak 2018 lantas, Jokowi minta pembantunya tidak membuat pengakuan yang memunculkan pro-kontra.
“Satu kali lagi, janganlah lakukan beberapa hal yang memunculkan kegaduhan, memunculkan pro-kontra. Kita kerja saja. Telah. Kerja saja. Serta jika ragu-ragu supaya diangkat di Ratas (rapat hanya terbatas),” kata Jokowi